pada tanggal
Prolog Novel/Preview
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Abstrak: Artikel ini membahas perkembangan literasi baca-tulis di Indonesia secara komprehensif. Pembahasan mencakup aspek sejarah (dari masa pra-kolonial hingga era modern), kebijakan pemerintah (program-literasi nasional, perpustakaan), tantangan yang dihadapi (minat baca rendah, kesenjangan akses buku, skor PISA), peran teknologi (digitalisasi buku, platform belajar online), serta data dan riset terkini (statistik UNESCO, BPS, PISA). Berbagai kajian dan sumber terpercaya dikutip, seperti hasil studi oleh Sari (2024) mengenai Gerakan Literasi Sekolah, laporan UNESCO (2024), serta penelitian Risa W. Nihayah & Shintia Revina (2020) terkait kultur membaca. Artikel ini disusun dengan struktur ilmiah yang sistematis untuk kepentingan mahasiswa, pendidik, dan peneliti.
Sejarah Literasi di Indonesia
Jejak literasi di Nusantara sebenarnya sangat tua. Menurut para arkeolog dan filolog, masyarakat Nusantara telah mengenal tulisan sejak masa kerajaan Hindu-Budha (sekitar abad ke-5 Masehi), dengan penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti-prasasti kuno. Selanjutnya, pada penyebaran Islam di abad ke-13, muncul aksara Arab-Jawa dan Arab-Melayu sebagai media literasi masyarakat. Jejak lebih awal pun ditemukan pada lukisan gua prasejarah dan peninggalan aksara kuno (seperti bukti literasi di Goa Prasejarah).
Pada masa kolonial akhir, tokoh seperti R.A. Kartini menjadi pionir literasi kaum pribumi. Kartini dikenal rajin membaca dan menulis buku “Habis Gelap, Terbitlah Terang” sebagai refleksi hasrat mereka memperbaiki nasib melalui pendidikan. Semangat ini berlanjut pasca-kemerdekaan. Presiden Soekarno pada 14 Maret 1948 mencanangkan Program Pemberantasan Buta Huruf (PBH), memobilisasi guru dan murid dalam kursus baca-tulis di 18.663 lokasi. Dalam orasi di masa perang, Bung Karno menegaskan, “di medan perang saja kita bisa menang, maka di bidang pemberantasan buta huruf pun kita bisa menang”. Mobilisasi ini berhasil menurunkan tingkat buta huruf penduduk usia 13–45 tahun menjadi nol (kecuali Irian Barat) per 31 Desember 1964.
Pada era Orde Baru, pemerintah melanjutkan upaya literasi melalui Program Paket A, B, C dan implementasi wajib belajar. Program Paket A–C (1970–an) lebih mengandalkan pendekatan birokrasi pemerintahan tanpa melibatkan masyarakat secara massif. Pemerintah Orde Baru juga menetapkan program wajib belajar sembilan tahun pada 1984, yang mewajibkan anak usia 7–15 tahun menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Program ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran berpendidikan dasar. Namun demikian, seperti dikaji oleh Ali (2007) dan lain-lain, pemberantasan buta huruf tidak menjadi prioritas utama setelah akhir 1960-an, sehingga pada dekade berikutnya kebutuhan literasi digarap lebih pada kebijakan pendidikan umum (wajib belajar) daripada kampanye penulisan massal.
Kebijakan Pemerintah tentang Literasi
Upaya pemerintah dalam memajukan literasi formal tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan. Gerakan Literasi Nasional (GLN) resmi dicanangkan oleh Kemendikbud sejak 2016 (berdasarkan Permendikbud Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti). Gerakan ini meliputi enam literasi dasar (baca-tulis, berhitung, sains, keuangan, digital, serta budaya dan kewarganegaraan) yang dijadikan kerangka nasional. Fokus utama GLN adalah pembudayaan literasi di sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), keluarga (Gerakan Literasi Keluarga), dan masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat).
Gerakan Literasi Sekolah (GLS): Peraturan Menteri No.23 Tahun 2015 mewajibkan tiap sekolah mengadakan aktivitas membaca 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Tujuan utamanya menumbuhkan minat baca siswa secara bertahap. Ika Fadilah R. Sari (2024) menjelaskan bahwa GLS adalah program partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah (guru, siswa, orangtua, masyarakat) di bawah koordinasi Dirjen Dikdasmen. Penyediaan waktu rutin membaca non-pelajaran ini diharapkan memperkaya wawasan siswa dan menanamkan kebiasaan literasi sejak dini.
Gerakan Literasi Keluarga: Pemerintah juga menekankan peran orangtua dalam literasi anak. Melalui Permendikbud No.23 Tahun 2017 (tentang Hari Sekolah), durasi sekolah diperpanjang menjadi delapan jam sehari agar orangtua bisa aktif terlibat dalam pendidikan anak, termasuk literasi di rumah. Direktur Jenderal Dikdasmen Hamid Muhammad menyatakan bahwa literasi keluarga penting untuk “menumbuhkan pendidikan karakter pada anak pertama kali di lingkungan keluarga”. Pendidikan karakter dan literasi di rumah didorong melalui kebiasaan membaca bersama, penyediaan pojok baca, dan kegiatan diskusi buku ringan antara orangtua dan anak.
Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) dan GIM: Selain sekolah, Kemendikbud meluncurkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) tahun 2015 oleh Mendikbud Anies Baswedan. GIM bertujuan memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat. Sebagai tindak lanjut, tahun 2016 diluncurkan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) yang melibatkan 31 kabupaten/kota sebagai percontohan. Pada tahun yang sama juga diperkenalkan konsep Kampung Literasi, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai sektor utama kegiatan literasi. Kampung Literasi mengajak warga setempat menjadi penggerak literasi, bukan hanya objek sasaran.
Secara umum, pemerintah RI melaksanakan berbagai program untuk memperluas akses buku dan perpustakaan. Misalnya, program donasi buku secara daring (diluncurkan 2016) menghubungkan donatur dengan TBM di seluruh nusantara. Di sisi kebijakan, Undang-Undang Sistem Perbukuan No.3 Tahun 2017 menegaskan bahwa buku pendidikan diakui dalam bentuk cetak maupun elektronik setara. Dengan demikian, pemerintah secara resmi mendorong pengembangan buku elektronik sebagai alternatif distribusi bahan bacaan.
Tantangan Literasi di Indonesia
Meski kemajuan kebijakan sudah signifikan, sejumlah tantangan besar masih dihadapi. Salah satunya adalah minat baca masyarakat yang rendah. Studi internasional menunjukkan capaian literasi Indonesia belum memuaskan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menyebut 70% siswa Indonesia belum mencapai level kompetensi minimum literasi membaca. Tren ini berlanjut dalam PISA 2022: skor membaca 359 (turun dari 371 pada 2018), terendah sejak tahun 2000. Di luar konteks pelajar, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS 2020) menemukan hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rutin membaca buku. Bahkan menurut pernyataan UNESCO yang dikutip oleh pejabat Pemerintah, diperkirakan “hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia” yang benar-benar gemar membaca.
Tantangan berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur buku dan perpustakaan. Laporan Perpustakaan Nasional (2019) mencatat baru sekitar 154.000 unit perpustakaan beroperasi di Indonesia – hanya sekitar 20% dari target kebutuhan. Misalnya, dari kebutuhan sekitar 287.000 perpustakaan sekolah, baru tercapai 42% di antaranya; perpustakaan umum baru 26% dari target 91.000. Di tingkat kecamatan, baru sekitar 600 perpustakaan (6% dari 7.094 kecamatan) yang tersedia, mayoritas berada di Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan akses bacaan di daerah terpencil dan luar Jawa masih sangat minim. Laporan Kemendikbud (2019) juga menunjukkan skor Indeks Aktivitas Literasi Membaca di banyak provinsi di luar Pulau Jawa (misalnya Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Papua) masih di bawah 20%, jauh di bawah provinsi seperti DI Yogyakarta (~47%) atau DKI Jakarta (~46%).
Selain itu, kualitas dan ketersediaan buku bacaan berkualitas masih menjadi kendala. Survei oleh INOVASI (2020) di Kalimantan Utara menemukan bahwa meski 80% anak menyukai kegiatan membaca, 67% dari bahan bacaan mereka justru hanya berupa buku pelajaran sekolah. Rendahnya distribusi buku non-pelajaran dan literatur umum di daerah menambah masalah, apalagi harga buku yang relatif mahal di kalangan pelajar. Gabungan faktor-faktor di atas – minat baca rendah, akses terbatas, perpustakaan kurang – membuat pemerintah Indonesia digambarkan berada “dalam kondisi darurat literasi”.
Peran Teknologi dalam Literasi
Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam memajukan literasi baca-tulis. Menurut UNESCO (2024), peluncuran inisiatif Merdeka Belajar (2019) oleh Kemendikbudristek mendorong penggunaan platform digital secara masif di sekolah-sekolah Indonesia. Lebih dari 3 juta guru aktif menggunakan platform pembelajaran online yang dikembangkan Kemdikbudristek, sementara kemajuan teknologi dan kepemimpinan pemerintah memungkinkan peningkatan efisiensi kebijakan pendidikan. Dampaknya, antara 2019–2024 terjadi kenaikan sekitar 14% siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca.
Pemanfaatan bacaan digital juga semakin digalakkan. Kemudahan akses buku elektronik lewat internet dan aplikasi digital mengatasi hambatan geografis distribusi buku cetak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbukuan No.3/2017, buku elektronik diakui setara dan menjadi alternatif bahan ajar. Hal ini relevan mengingat tantangan geografis Indonesia yang luas: e-book mampu menjangkau siswa di daerah terpencil yang minim perpustakaan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran – misalnya penggunaan tablet, aplikasi literasi, dan perpustakaan digital – telah terbukti membuat proses belajar lebih interaktif. Sebagaimana diungkap oleh Nurul Arfika dkk. (2024), integrasi bacaan digital di kelas dapat meningkatkan akses bahan bacaan dan mendorong antusiasme siswa dalam membaca. Aplikasi membaca untuk anak-anak yang interaktif (dilengkapi audio, video, anotasi) juga mulai digunakan untuk menarik minat generasi muda pada literasi digital.
Lebih jauh, platform teknologi menciptakan kolaborasi dan sumber belajar baru. Misalnya, aplikasi Taman Baca Cerdas dan koleksi e-book pemerintah menyediakan akses gratis ke ribuan judul untuk warga desa. Penggunaan media sosial atau situs berbagi komunitas literasi juga membuka ruang diskusi dan rekomendasi buku bagi masyarakat. Dengan cara ini, teknologi memperluas cakupan literasi dari sekadar kemampuan membaca teks cetak menjadi keterampilan digital yang kritis dalam menyerap informasi di era internet. Namun demikian, literasi digital juga menuntut keseimbangan; era “tsunami informasi” kadang menimbulkan distraksi, sehingga perlu pendampingan guru agar literasi tidak hanya sekadar konsumsi informasi dangkal.
Data dan Riset Terkini
Berbagai sumber data terbaru menunjukkan kondisi literasi Indonesia. Menurut UNESCO Institute for Statistics (2022), tingkat melek huruf Indonesia terbilang tinggi (sekitar 96% penduduk usia muda 15–24 tahun). Namun, penguasaan literasi baca-tulis secara fungsional masih menjadi perhatian. Misalnya, PISA 2022 mencatat skor rata-rata literasi membaca siswa 359, turun 12 poin dari 371 pada 2018. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata OECD, meski data Asesmen Nasional 2023 diharapkan memperlihatkan tren baru.
Survei internal juga menunjukan hasil serupa. Data Badan Pusat Statistik (2020) memperkirakan hanya ~10% penduduk yang rutin membaca buku. Survei OJK (2016) mengungkap indeks literasi keuangan masyarakat baru sekitar 29,66%. Studi Konde.co (Nihayah & Revina, 2020) menyoroti betapa program wajib belajar 9 tahun dan GLN 2016 sejauh ini kurang efektif tanpa dukungan buku/perpustakaan berkualitas. Data Perpustakaan Nasional (2019) mengonfirmasi masih jauh tingginya kebutuhan perpustakaan.
Selain itu, riset lokal turut memberi gambaran. Misalnya, penelitian INOVASI menemukan meski sebagian besar anak menyatakan suka membaca, mereka lebih banyak terpenuhi oleh buku pelajaran sekolah. Riset-riset kebahasaan di berbagai perguruan tinggi juga menemukan korelasi antara minat baca rendah dengan hasil belajar yang stagnan. Semua data tersebut menunjang kesimpulan bahwa literasi baca-tulis di Indonesia telah meningkat dalam aspek dasar (tingkat melek huruf bertumbuh), tetapi dalam aspek minat dan kedalaman bacaan masih banyak kekurangan.
Kesimpulan
Secara historis, Indonesia telah melanjutkan tradisi literasi sejak ribuan tahun silam, dari prasasti kuno hingga sastra masa kemerdekaan. Pemerintah RI menyadari pentingnya literasi bagi pembangunan bangsa, sehingga menerbitkan berbagai kebijakan – mulai dari program buta huruf Sukarno, wajib belajar Orde Baru, hingga Gerakan Literasi Nasional masa kini – yang terstruktur di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, tantangan serius masih ada: minat baca yang rendah, distribusi buku/perpustakaan yang tidak merata, serta kesenjangan kualitas bacaan antara daerah kota dan pelosok. Data PISA, survei BPS dan studi-studi riset terkini menggarisbawahi hal ini.
Di sisi lain, teknologi informasi memberikan peluang untuk mengatasi beberapa keterbatasan tersebut. Program Merdeka Belajar dan platform digital pembelajaran telah mulai meningkatkan akses literasi secara signifikan. Perpustakaan digital dan aplikasi membaca interaktif memungkinkan bahan bacaan menjangkau lebih luas, termasuk ke daerah terpencil. Kesinambungan inisiatif ini, bersama perbaikan infrastuktur buku serta kultur literasi yang terprogram, menjadi kunci untuk maju. Data UNESCO dan riset terbaru menggarisbawahi bahwa upaya ini perlu dikolaborasikan di semua tingkat (pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat) agar literasi baca-tulis Indonesia benar-benar meningkat dan berkelanjutan (Sari, 2024; Nihayah & Revina, 2020; UNESCO, 2024).
Referensi: Sumber informasi diperoleh dari buku, jurnal, dan publikasi terpercaya. Misalnya, studi Al-Bidayah oleh I. F. R. Sari (2024) tentang GLS, laporan UNESCO (2024) tentang digitalisasi pendidikan, serta artikel Kompas dan SMERU (2020) yang mengulas indeks literasi. Artikel ini mencantumkan penulis dan tahun publikasi (dalam teks) serta mengacu langsung ke kutipan sumber dengan format penanda […] sebagaimana disyaratkan.
Komentar
Posting Komentar